Kini sudah seharusnya para
pemangku kepentingan di Indonesia benar-benar mencermati bahwa
pembangunan sanitasi di Indonesia masih relatif rendah. Hal itu
terungkap pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013 di
Jakarta, Rabu (30/10/2013), bertema "Menuju Pelayanan Prima Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Melalui Penguatan
Institusi Daerah dan Pelibatan Swasta Lokal".
Pada konferensi
yang diselenggarakan oleh World Bank Water Sanitation Program (WSP) itu
terungkap, bahwa Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai
negara dengan sanitasi buruk. Menurut data yang dipublikasikan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 63 juta penduduk Indonesia tidak
memiliki toilet dan masih buang air besar (BAB) sembarangan di sungai,
laut, atau di permukaan tanah.
Menurut data Tujuan Pembangunan
Milenium Indonesia (MDG), pada 2010 cakupan pelayanan air minum di
Indonesia baru mencapai 46 persen. Padahal, target di 2015, Indonesia
harus sudah mencapai 68,87 persen. Sementara itu, target pemenuhan akses
sanitasi layak harus mencapai 62,41 persen.
Memang, meski
terdengar sepele bagi penduduk kota yang berkelimpahan pasokan air
bersih, masalah seputar ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi
di daerah-daerah lain ternyata cukup parah. Karena itulah, perlu
kerjasama berbagai pihak untuk segera memperbaiki hal ini.
"Sanitasi
termasuk target MDG (Millenium Development Goal). Mungkin ini target
tiga tahun lalu. Saat ini, akses kita sudah 57 persen. Ada optimisme,
targetnya 62 persen. Informasi dua minggu lalu dari BPS, di kuartal
pertama 2013 ternyata sanitasi kita maju satu persen. Akhir 2013 ini
bukan tidak mungkin sampai empat persen. Jadi, saya optimistis," kata
Nugroho Tri Utomo, Direktur
perumahan dan Permukiman Bappernas, menanggapi kekhawatiran publik.
Menurut
Nugroho, jika usaha ini tidak terhenti di tahun depan, maka target
tentu akan terpenuhi. Sementara masalah kedua adalah masalah kesadaran.
Nugroho bersikeras akan mendukung segala kegiatan yang mampu mendorong
kesadaran penduduk Indonesia, lewat jalur pendidikan, agama, maupun
ekonomi. Intinya, kesadaran harus didahulukan.
Menanggapi hal
itu, Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum Danny
Sutjiono, dan Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjan P2PL Kementerian
Kesehatan Wilfred H. Purba mengaku sependapat dengan Nugroho. Keduanya
menyatakan sepakat, bahwa bukan tidak ada usaha untuk menyediakan
sanitasi memadai dan akses ke air bersih. Bahkan, masyarakat yang ada di
daerah umumnya justeru mengedepankan konsep gotong royong untuk
mengusahakan hal ini. Dengan kata lain, yang terjadi adalah sebuah
proses.
Donny menmgakui, sulit menjawab mengapa pendapatan
Indonesia yang cukup ternyata belum mampu menyelesaikan masalah
sanitasi. Namun, kesadaran semua pihak perlu ditumbuhkan lebih banyak
lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara Wilfred
juga mengutarakan, bahwa dalam menumbuhkan kesadaran semua penduduk
Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, orang
Indonesia cenderung lebih senang "mengobati". Kegiatan promotif dan
preventif memakan waktu lebih lama, maka tidak disukai oleh orang
Indonesia.
"Yang kedua, tantangan kita yang lain biayanya
meningkat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga, orang sakit
bisa karena beberapa alasan. Bisa karena genetis, sulitnya akses ke
kesehatan, dan karena perilaku," ujarnya.